Jakarta, 28 Mei 2026 — Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan penyesuaian distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari kerja serta menghentikan pembagian paket makanan selama masa libur sekolah.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah rasional, strategis, dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan program di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar Rupiah yang kini menembus Rp17.900 per Dolar AS.
Ketua Umum PP APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa efisiensi anggaran saat ini merupakan kebutuhan mendesak agar program MBG tetap dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas maupun stabilitas fiskal negara.
“Dalam situasi ekonomi global yang penuh tekanan, keputusan BGN harus dipahami sebagai langkah antisipatif yang realistis dan bertanggung jawab. Ketika Rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.900 per Dolar AS, efisiensi anggaran bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan program MBG agar tidak mengalami tekanan biaya yang tidak terkendali,” ujar Abdul Rivai Ras.
Menurut Rivai, pelemahan nilai tukar Rupiah memberikan dampak berantai terhadap pelaksanaan program MBG, terutama pada aspek biaya produksi, logistik, serta ketahanan fiskal pemerintah.
Sejumlah bahan baku penting yang masih bergantung pada impor seperti susu, gandum, kedelai, minyak nabati, hingga pupuk mengalami kenaikan harga signifikan akibat lonjakan nilai Dolar AS. Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan biaya operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Selain itu, depresiasi Rupiah juga berdampak pada kenaikan biaya energi dan distribusi. Kenaikan harga bahan bakar serta ongkos logistik menyebabkan biaya pengiriman dan pengolahan makanan menjadi semakin tinggi, terutama bagi wilayah dengan akses distribusi yang kompleks.
Oleh sebab itu, Rivai mengingatkan bahwa tanpa langkah efisiensi yang terukur, tekanan biaya dapat berujung pada penurunan kualitas menu dan kandungan gizi yang diterima peserta program. Dalam kondisi anggaran per porsi yang relatif tetap, pengelola dapur berpotensi melakukan penyesuaian komposisi bahan baku demi menekan biaya produksi.
“Efisiensi hari distribusi justru menjadi langkah preventif agar kualitas program tetap terjaga. Jika tidak dilakukan sekarang, risiko yang muncul bukan hanya pembengkakan defisit anggaran, tetapi juga potensi penurunan kualitas gizi makanan yang diterima anak-anak. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” lanjutnya.
Abdul Rivai Ras juga menilai bahwa kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi tata kelola program secara lebih efektif, termasuk optimalisasi rantai pasok pangan nasional dan penguatan kemitraan dengan sektor lokal.
Sebagai Asosiasi yang menaungi pengelola dan penguasaha dapur makanan bergizi di berbagai daerah, APPMBGI menyatakan kesiapan untuk terus berkolaborasi dengan BGN dalam memperkuat efisiensi dan keberlanjutan program MBG melalui berbagai inovasi kebijakan dan operasional.
Di antaranya melalui peningkatan penggunaan bahan pangan lokal bernilai gizi tinggi, digitalisasi sistem pengadaan dan distribusi, penguatan kerja sama dengan petani dan UMKM pangan lokal, serta pengembangan model dapur komunitas yang lebih adaptif dan efisien.
“Kondisi ekonomi global saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Program MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai program bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia dan penggerak ekonomi lokal,” tegas Abdul Rivai Ras.
Ketua Umum PP APPMBGI itu juga meyakini bahwa dengan tata kelola yang prudent, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global, Program Makanan Bergizi Gratis akan tetap mampu berjalan optimal sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (*)